Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono atau Kanang, mengkritik kebijakan yang mengalihkan sebagian Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai pemotongan dana tersebut berisiko mengecilkan ruang fiskal desa sehingga menghambat pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah direncanakan.
Menurut Kanang, kebijakan itu ibarat mempertaruhkan kebutuhan vital desa demi agenda lain yang belum jelas hasilnya.
Pernyataan Kanang tersebut dikutip Jumat (31/7/2026).
Sebagai mantan Bupati Ngawi dua periode, Kanang menyatakan dukungan terhadap penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa penguatan koperasi tidak boleh mengorbankan kemampuan pemerintah desa untuk menjalankan program prioritas melalui Dana Desa.
Kanang memberi contoh kondisi di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, yang disebutnya mengalami pengurangan alokasi Dana Desa sehingga kapasitas pembiayaan pembangunan berkurang.
Ia memperingatkan apabila pengurangan tersebut berlangsung terus-menerus, proses pembangunan fisik dan perawatan infrastruktur desa akan terganggu dan kualitas layanan publik menurun.
“Tidak hanya mandek, tapi ada penyusutan kualitas infrastruktur. Karena dananya habis, jangankan untuk membangun yang baru, untuk perawatan fasilitas yang ada saja tidak mampu,” tegas Kanang.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan kekhawatiran bahwa menyusutnya kemampuan fiskal desa akan menghambat upaya menjadikan desa mandiri.
Kanang memperingatkan desa berisiko kembali bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah bila sumber pendanaan lokal melemah.
Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih secara objektif.
Jika program tersebut terbukti tidak berhasil, menurutnya harus segera dilakukan penyesuaian atau pengalihan kebijakan agar tidak merugikan desa.
Sebagai langkah antisipatif, Kanang mengusulkan pemerintah desa dan pemerintah daerah aktif mencari sumber dana alternatif melalui kolaborasi dengan kementerian maupun organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Ia menyarankan pemanfaatan berbagai program dinas teknis, termasuk DPUPR dan inisiatif inovasi desa lainnya, untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan akibat pengurangan alokasi Dana Desa.
Kanang menegaskan sinergi antarlevel pemerintahan dan pemanfaatan program teknis harus digenjot guna menutup celah pembiayaan dan menjaga keberlanjutan pembangunan desa.







