Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan perlunya sinergi antaraparat penegak hukum untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.
Ia mengatakan koordinasi penting agar terjadi keseragaman pemahaman dalam perumusan dan pelaksanaan aturan hukum.
Menurut Yusril, Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga terkait harus bekerja selaras sehingga proses hukum dapat berjalan serasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai awak media di Kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu, 19 Juli 2026.
Ia juga menyinggung peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan catatan bahwa meskipun KPK bukan bagian dari pemerintahan, lembaga itu tetap dapat dilibatkan dalam mekanisme koordinasi penegakan hukum.
Yusril menggarisbawahi bahwa penegakan hukum tidak efektif jika berjalan sendiri-sendiri; diperlukan sinergi antarlembaga untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum.
Ia menilai publik saat ini sangat menaruh harap pada terwujudnya keadilan dan kepastian hukum sebagai fondasi kehidupan bernegara.
Tanpa fondasi hukum yang kuat, menurut Yusril, upaya pembangunan ekonomi dan pelaksanaan berbagai program pemerintah berisiko tidak berjalan optimal.
Lebih jauh, pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran untuk memperkokoh komitmen terhadap hukum dan keadilan.
Yusril menegaskan komitmen yang teguh pada penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum perlu terus dijaga agar masalah serupa tidak terulang kembali.







