JENGGALA.ID – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) baru-baru ini mengungkapkan data mengenai konflik agraria yang telah terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, sejak tahun 2015 hingga 2022, telah tercatat 2.710 kasus konflik agraria yang memengaruhi 5,8 juta hektar tanah. Hal ini juga telah berdampak pada 1,7 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Dalam diskusi Peringatan Hari Tani Nasional 2023 secara daring, Dewi menjelaskan bahwa selama sembilan tahun pemerintahan Joko Widodo, masalah konflik agraria belum terselesaikan. Banyak warga yang terpaksa kehilangan tanahnya sendiri dan menjadi tenaga kerja upah murah atau pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota atau bahkan luar negeri.
Konflik agraria ini melibatkan berbagai sektor, seperti perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, dan pulau-pulau kecil.
Dewi juga mencatat bahwa ada 1.615 warga yang ditangkap dan dihadapkan pada tindakan kriminal karena mempertahankan hak atas tanah mereka. Bahkan, 77 orang menjadi korban penembakan dalam konteks konflik agraria, dan 69 orang telah kehilangan nyawa.
Masalah agraria ini juga berdampak pada krisis pangan yang mengancam Indonesia. Perampasan tanah berkontribusi pada hilangnya kedaulatan pangan petani dan sistem pertanian rakyat yang telah ada sebelumnya.
Dewi mengecam kebijakan impor pangan yang diambil oleh pemerintah, yang menurutnya hanya akan memperburuk situasi, terutama bagi petani lokal. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya agraria yang melimpah, sektor pertanian rakyat tidak mendapat perhatian yang memadai dalam pembangunan pertanian nasional.







