Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mendesak peningkatan kinerja dan tata kelola anggaran pemerintah seiring menyempitnya ruang fiskal.
Ia menekankan penguatan pengawasan parlemen sebagai langkah penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan efektif.
“DPR banyak melakukan pengawasan dengan baik, dengan ketat, supaya pemerintah bisa berjalan dan efektif,” ujar Darmadi saat ditemui oleh Parlementaria menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Darmadi memandang Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 sebagai momen penting untuk menilai akuntabilitas serta kinerja lembaga negara, termasuk peran parlemen dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dari sisi legislasi, menurutnya DPR telah menjalankan fungsi konstitusional dengan mengesahkan sejumlah aturan strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Ia menyebut beberapa produk hukum yang lahir, antara lain Undang-Undang BUMN, Undang-Undang P2SK, dan Undang-Undang PFII, serta menyatakan masih banyak undang-undang strategis yang akan menyusul.
Darmadi berharap fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat diperkuat agar kebijakan publik berjalan efektif dan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dapat diminimalkan.
Ia menegaskan bahwa pengawasan anggaran harus dijalankan secara optimal, terutama saat pemerintah menghadapi kondisi fiskal yang semakin ketat.
Menurutnya, kebijakan fiskal perlu bersifat terukur dan berkelanjutan supaya penggunaan anggaran tetap pada koridor yang tepat dan tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap keuangan negara.
“Karena memang kita dihadapkan pada anggaran yang begitu ketat. Kalau tidak diawasi dengan baik-baik, ya utang akan bertambah terus,” pungkas Darmadi.







