Pada 4 Agustus 1945, Ir. Soekarno mengambil inisiatif untuk menyusun keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melalui serangkaian koordinasi intensif dengan para pemimpin nasionalis dan pihak otoritas pendudukan Jepang.
Tujuan utama penyusunan tersebut adalah memastikan agar wadah yang akan menyiapkan kemerdekaan menampung representasi luas dari seluruh Nusantara sehingga legitimasi negara baru dapat dibangun secara menyeluruh.
Drs. Mohammad Hatta mendampingi Soekarno sepanjang proses perumusan dan menyepakati prinsip keterwakilan lintas daerah sebagai prasyarat penting bagi pembentukan panitia.
Dalam perundingan yang juga melibatkan pihak militer Jepang, disetujui struktur awal PPKI beranggotakan dua puluh satu orang dengan fokus mewakili wilayah-wilayah utama kepulauan Indonesia.
Pulau Jawa diberikan porsi terbesar dengan dua belas wakil.
Nama-nama dari Jawa yang dimasukkan antara lain Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Prof. Mr. Dr. Soepomo, KRT Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Abdoel Kadir, Pangeran Soerjohamidjojo, dan Pangeran Poeroebojo.
Untuk mewakili wilayah barat, tiga tokoh asal Sumatra ditunjuk yakni Dr. Mohammad Amir, Mr. Abdul Abbas, dan Teuku Mohammad Hasan.
Sulawesi diwakili oleh Dr. G.S.S.J. Ratulangi dan Andi Pangerang sehingga aspirasi bagian timur kepulauan dapat tersalurkan di meja perundingan nasional.
Kalimantan memperoleh satu wakil resmi yaitu A.A. Hamidhan yang membawa mandat mengonsolidasikan kepentingan kesultanan dan masyarakat setempat ke dalam kerangka persatuan.
Gugusan Nusa Tenggara terwakili oleh I Goesti Ketoet Poedja yang memastikan suara wilayah Sunda Kecil terdengar dalam proses pembentukan negara.
Kepulauan Maluku diwakili oleh Mr. Johannes Latuharhary, yang selain bertindak sebagai utusan juga berkontribusi pada pemikiran tata kelola pemerintahan daerah.
Satu nama mewakili kelompok minoritas etnis adalah Yap Tjwan Bing yang hadir sebagai perwakilan golongan Tionghoa.
Meskipun susunan awal itu telah disahkan oleh otoritas Jepang, Soekarno kemudian mengambil langkah sepihak menambah enam tokoh tanpa persetujuan pejabat militer Jepang.
Penambahan itu dimaksudkan untuk menguatkan kemandirian panitia dan memperluas legitimasi internal bangsa terhadap proses persiapan kemerdekaan.
Enam orang yang ditambahkan ialah Achmad Soebardjo, Sayuti Melik, Ki Hadjar Dewantara, R.A.A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Koesoemasoemantri.
Peran yang dibawa masing-masing berkisar dari penguatan diplomasi dan pemerintahan (Achmad Soebardjo), representasi pemuda dan pers (Sayuti Melik), sumbangan gagasan kebudayaan dan pendidikan (Ki Hadjar Dewantara), representasi pamong praja dan masyarakat Sunda (R.A.A. Wiranatakoesoema), suara tokoh Islam dan unsur Pembela Tanah Air (Kasman Singodimedjo), hingga kepakaran hukum (Iwa Koesoemasoemantri).
Dengan tambahan tersebut, komposisi PPKI bertambah menjadi dua puluh tujuh orang.
Susunan keanggotaan yang berlatar etnis, daerah, dan profesi beragam itu kemudian menjadi dasar penting bagi pengesahan Undang-Undang Dasar serta penetapan kepemimpinan nasional pada masa-masa awal kelahiran Republik Indonesia.







