Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) menyatakan kesiapan mengambil alih tata kelola di Jalur Gaza menyusul kemajuan dalam peta jalan menuju fase kedua gencatan senjata.
Komite menilai perkembangan itu sebagai langkah penting bagi penduduk Gaza setelah bertahun-tahun mengalami konflik dan ketidakpastian.
NCAG mengatakan telah menyelesaikan persiapan kelembagaan dan operasional selama beberapa bulan terakhir untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, komite menggarisbawahi niat memulihkan layanan publik dan memperkuat penerapan supremasi hukum di Gaza.
NCAG juga menyebut akan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan agar distribusi menjadi lebih teratur dan efektif.
Selain itu, komite siap memimpin proses pemulihan serta rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik.
Misi NCAG merujuk pada rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Komite menargetkan pembentukan tata kelola yang berlandaskan prinsip “satu otoritas, satu hukum, dan satu aparat keamanan”.
Pelaksanaan tata kelola tersebut akan menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik.
NCAG juga menyatakan prioritas pada penguatan keamanan publik serta penciptaan iklim yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan tahap berikutnya menurut komite sangat bergantung pada kemitraan nasional Palestina dan koordinasi antarlembaga pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil.
Komite berencana bekerja sama dengan Board of Peace, Office of the High Representative, Pasukan Stabilisasi Internasional, serta berbagai mitra regional dan internasional untuk mendukung rekonstruksi.
NCAG mengakui bahwa upaya pemulihan merupakan tantangan besar yang membutuhkan komitmen internasional jangka panjang, dukungan pendanaan yang signifikan, dan kerja sama erat dari semua pihak.
Tujuan yang ditekankan bukan sekadar membangun kembali infrastruktur fisik, melainkan mewujudkan Gaza yang aman, stabil, dan sejahtera di bawah lembaga-lembaga Palestina yang sah dan berlandaskan supremasi hukum.
Komite menegaskan kesiapan untuk bekerja sama dengan semua pihak demi mempercepat pemulihan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Gaza, dilansir dari Anadolu, Sabtu, 1 Juli 2026.






