Komisi XIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 22/7, dalam rangka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
Agenda tersebut mencakup pertemuan tertutup dengan mitra kerja strategis meliputi Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ketua rombongan, Andreas Hugo Pareira, menekankan perlunya koordinasi antarlembaga yang lebih kuat untuk menanggulangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di NTT.
Menurut Andreas, faktor budaya yang menempatkan merantau sebagai tolok ukur kesuksesan ikut mendorong praktik keberangkatan nonprosedural dan kerentanan terhadap perdagangan orang.
Ia mengingatkan pentingnya peningkatan edukasi mengenai tata cara keimigrasian, ketersediaan dokumen resmi, serta penyiapan keterampilan kerja bagi calon perantau.
Komisi XIII juga memberi apresiasi terhadap kinerja Imigrasi Kupang yang dinilai cepat dalam menangani dan mendeportasi warga negara Uzbekistan yang melanggar aturan keimigrasian.
Salah satu rekomendasi utama dari kunjungan adalah percepatan operasional empat kantor imigrasi baru di Kabupaten Alor, Ngada, Sumba, dan Flores Timur.
Andreas menjelaskan bahwa empat wilayah tersebut memiliki mobilitas penduduk yang tinggi ke luar negeri, sehingga kehadiran kantor imigrasi dianggap penting untuk mendekatkan layanan dan mencegah keberangkatan nonprosedural sejak dari daerah asal.
Komisi XIII menegaskan perlunya sinergi program pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas aparat lokal untuk menekan angka TPPO dan TPKS di NTT.







