Komisi XII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga segera meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi guna mereduksi antrean yang terjadi di beberapa SPBU.
Permintaan itu disampaikan menyusul laporan yang memperlihatkan ketersediaan stok BBM di depot-depot seluruh Indonesia dalam kondisi memadai.
Menurut data yang diterima Komisi XII, setiap depot memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan distribusi nasional.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Meskipun pasokan tercukupi, antrean panjang tetap muncul di sejumlah SPBU selama seminggu terakhir.
Komisi menilai salah satu penyebab utama adalah pergeseran pola pembelian dari produk non-subsidi ke produk bersubsidi oleh masyarakat.
Selain itu, terdapat laporan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu, termasuk praktik penjualan kembali kepada sektor industri dan penggunaan di luar ketentuan.
Bambang menyatakan adanya indikasi tersebut mendorong upaya pengawasan lebih ketat oleh otoritas terkait.
BPH Migas disebut telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, termasuk operasi tangkap tangan yang melibatkan aparat penegak hukum untuk menangani dugaan pelanggaran.
Komisi XII menekankan Pertamina Patra Niaga perlu menambah jam operasional SPBU serta menambah armada distribusi untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.
Permintaan penambahan jam operasi dan penambahan armada diarahkan agar antrean dapat diurai lebih cepat di wilayah-wilayah terdampak.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan stok biosolar, minyak tanah, dan pertalite masih aman untuk disalurkan kepada masyarakat.
Wahyudi juga menilai peralihan pembelian dari BBM non-subsidi ke subsidi memang diperbolehkan sesuai regulasi, namun perubahan tersebut berkontribusi pada penumpukan antrean di lapangan.
Sebagai langkah penegakan, BPH Migas melakukan pemblokiran QR Code pada temuan pelanggaran pembelian BBM subsidi.
Kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran atau menjadi pelangsir diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses normalisasi distribusi sedang dijalankan, dan BPH Migas memperkirakan situasi akan kembali lancar dalam satu hingga dua hari ke depan.







