Komisi XII DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan keterbukaan informasi terkait identitas perusahaan yang mendapat izin investasi.
Permintaan itu disampaikan oleh anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Syarif menyatakan jawaban tertulis sebelumnya dari BKPM belum memuat identitas badan usaha yang memperoleh izin investasi.
Menurutnya, dalam dokumen tertulis itu disebutkan nama-nama badan usaha dilindungi dan tidak boleh diungkapkan sehingga informasi tersebut tidak tersedia bagi DPR.
Ia menegaskan DPR memerlukan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan investasi secara efektif.
Syarif juga menyampaikan bahwa informasi perusahaan penting agar Komisi XII dapat mengevaluasi perkembangan investasi sesuai ruang lingkup tugasnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, memasukkan permintaan keterbukaan data tersebut ke dalam kesimpulan rapat.
Komisi XII meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota DPR paling lambat 22 Juli 2026.
Komisi XII berharap penyampaian data ini memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan investasi nasional.
Rapat kerja dimaksud dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.







