Komisi XII DPR RI meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini serta penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar penanganan tidak sekadar bersifat reaktif.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menekankan perlunya pembeda penanganan berdasarkan penyebab kebakaran.
Menurut Dony, kebakaran yang dipicu oleh kondisi iklim harus difokuskan pada upaya pemadaman dan mitigasi risiko.
Sementara itu, jika kebakaran dilakukan secara sengaja, proses penegakan hukum wajib dijalankan selain tindakan pemadaman di lapangan.
Dony menyebutkan bahwa saat ini sudah ada puluhan tersangka yang sedang diproses, dan penindakan hukum yang tegas perlu dilanjutkan.
Dalam pertemuan Rapat Kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2026, Dony juga menyoroti ketersediaan informasi cuaca dan titik panas yang disediakan BMKG.
Namun ia menekankan bahwa data tersebut harus diikuti dengan respons cepat dan penanganan lapangan untuk mencegah meluasnya kebakaran.
Komisi XII juga menyerukan penguatan koordinasi antar-kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla.
Dony mengakui bahwa anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) belum mencukupi untuk menanggulangi karhutla secara mandiri.
Oleh karena itu, ia meminta agar kementerian dan lembaga lain yang memiliki anggaran terkait duduk bersama untuk mengintegrasikan dukungan pembiayaan dalam penanganan kebakaran secara kolektif.
Pada kesempatan yang sama, Komisi XII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran KLH/BPLH TA 2027 sebesar Rp1,33 triliun, meningkat dari pagu awal Rp1,23 triliun.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat program-program KLH/BPLH menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim memperoleh usulan tambahan sebesar Rp384,16 miliar dari pagu awal Rp43,35 miliar.







