Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dengan ketentuan evaluasi berkala atas indikator makroekonomi.
Pemerintah diminta menyampaikan laporan perkembangan ekonomi makro setiap tiga bulan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga SBN.
Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan kewajiban pelaporan triwulanan harus dipenuhi oleh kementerian dan lembaga terkait.
Instansi yang diminta menyerahkan laporan tersebut antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara.
Evaluasi berkala juga akan menilai dampak pelaksanaan APBN terhadap penerimaan dan belanja negara, besaran defisit anggaran, serta perkembangan posisi utang pemerintah.
Pernyataan Misbakhun itu disampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
DPR akan mengajukan rekomendasi mitigasi risiko fiskal kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme rapat kerja untuk memastikan pengelolaan fiskal tetap aman, transparan, dan akuntabel.
Dalam dokumen RAPBN 2027 pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB, dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Komisi XI mencatat penurunan angka defisit dari outlook RAPBN 2026 yang sebesar 2,85 persen terhadap PDB menjadi 2,40 persen pada RAPBN 2027.
Komisi menekankan pentingnya menjaga defisit dan utang negara dalam batas aman demi stabilitas fiskal jangka panjang.
Salah satu rekomendasi kebijakan adalah memperluas basis investor dan mengoptimalkan skema KPBU serta mekanisme pembiayaan terintegrasi.
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun berjalan wajib mendapat persetujuan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan SAL diharapkan dilakukan secara prudent dan optimal untuk berfungsi sebagai fiscal buffer menghadapi ketidakpastian ekonomi.
DPR meminta agar pembiayaan utang difokuskan pada kegiatan produktif yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional.
Misbahkun menegaskan perlunya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah dan Bank Indonesia agar APBN berperan sebagai penyangga ekonomi dan agen pembangunan di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah juga diwajibkan menyampaikan profil utang secara berkala kepada DPR sebagai bagian dari transparansi pengelolaan fiskal.
Sumber pembiayaan non-utang diarahkan untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.







