Penutupan hampir seribu platform pinjaman daring ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan belum mampu menghentikan praktik pinjol yang masih meresahkan masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mendesak langkah edukasi publik yang lebih masif dan tindakan penegakan yang agresif untuk menekan pertumbuhan layanan pinjaman ilegal tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Harris dalam agenda di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2026).
Menurut Harris, masalah mendasar adalah pola penagihan yang tidak manusiawi dan bunga yang mencekik nasabah, yang membuat korban semakin terjerat.
Dia menjelaskan ada pergeseran istilah di masyarakat yang membantu membedakan layanan berizin dan yang liar.
Istilah “Pinjol” kini lebih lekat dengan layanan pinjaman yang ilegal dan tidak berizin.
Sementara “Pindar (Pinjaman Daring)” dipakai untuk merujuk pada layanan fintech pendanaan yang legal dan diawasi ketat oleh OJK.
Harris menyebut jumlah perusahaan Pindar saat ini sebanyak 96.
Dia juga menegaskan bahwa bunga Pindar dibatasi, yakni mulai dari 0,1 persen per hari untuk kredit produktif hingga 0,3 persen per hari untuk kredit konsumtif.
Pengawasan terhadap Pindar oleh regulator memberi batas aman bagi konsumen, sedangkan pinjol ilegal operasionalnya tidak terukur dan sulit dilacak.
“Sementara yang ilegal ini hanya Tuhan yang tahu jumlahnya. Yang sudah ditutup oleh OJK ada hampir seribu sampai saat ini. Masalahnya, ini memang susah diberantas. Begitu ketemu, tutup. Tapi kita tahu, satu ditutup tumbuh seribu,” ujar Harris.
Dalam upaya menghilangkan pasar pinjol ilegal dari sisi bisnis, Harris mengemukakan usulan ekstrem kepada OJK.
“Maka saya mengusulkan ke OJK, bila perlu kampanyekan saja: untuk pinjol ilegal, nasabah yang pinjam itu tidak usah bayar. Biar kapok. Karena itu mungkin satu-satunya cara,” cetusnya.
Harris menambahkan bahwa mayoritas operator pinjol ilegal berasal dari luar negeri yang mengendalikan sistem secara daring dan sering menggunakan metode intimidasi saat menagih utang.
DPR RI berharap OJK, pemerintah, dan aparat penegak hukum meningkatkan sinergi untuk memperketat ruang gerak pinjol ilegal.
Di sisi lain, masyarakat diimbau selalu memeriksa legalitas penyedia dana di kanal resmi OJK sebelum melakukan transaksi pembiayaan.







