Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, meminta pemerintah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 secepatnya.
Permintaan itu disampaikan dalam keterangan yang ia sampaikan di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Mahkamah memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN Tahun Anggaran 2028 untuk menyesuaikan pembiayaan tersebut.
Esti mendorong agar perubahan pendanaan itu mulai diimplementasikan pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, percepatan pemisahan anggaran MBG dari alokasi pendidikan dapat memperbesar peluang peningkatan mutu pendidikan nasional.
Ia menilai langkah itu akan memberi ruang fiskal untuk memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
Esti juga menekankan kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas peserta didik dan mahasiswa.
Perbaikan infrastruktur juga diperlukan untuk menjawab tantangan digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
Selain itu, ia meminta perhatian khusus terhadap pemerataan layanan pendidikan di wilayah 3T dan daerah pascabencana.
Esti menyoroti banyaknya bangunan sekolah yang rusak dan keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah.
Ia mengingatkan insiden robohnya beberapa gedung sekolah yang bahkan menelan korban jiwa sebagai kondisi yang harus segera ditangani.
Esti juga mendorong perluasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan meminta realisasi pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP sesuai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
Dalam temu kerja Panja RUU Sistem Pendidikan Nasional Komisi X DPR RI, terungkap bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta masih kekurangan sekitar 1.600 guru.
Ia memperkirakan kondisi kekurangan guru jauh lebih berat di daerah 3T sehingga pemerintah perlu membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Esti mengingatkan agar setiap kebijakan pendidikan disusun berdasarkan kajian komprehensif dan persiapan matang agar program yang sedang berjalan tidak terganggu.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan mutu pendidikan anak-anak sebagai modal dasar pembangunan nasional.







