Komisi X DPR RI mendorong seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) untuk membuka kuota khusus bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Usulan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut Esti, sistem seleksi masuk perguruan tinggi perlu disesuaikan agar mencerminkan kondisi geografis dan ketimpangan sosial yang ada di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa menetapkan satu standar kelulusan tanpa mempertimbangkan latar belakang fasilitas sekolah asal calon mahasiswa dapat menghasilkan ketidakadilan.
Esti meminta agar dipertimbangkan mekanisme yang berbeda, termasuk kemungkinan menetapkan kewajiban bagi setiap kampus untuk menampung mahasiswa dari wilayah 3T serta menentukan besaran prosentase dan program studi yang relevan.
Politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan itu mencontohkan banyak pelajar di pelosok atau perbatasan memiliki potensi akademik tinggi namun terhambat oleh minimnya infrastruktur pendukung belajar.
Dia menyatakan prestasi akademik calon dari daerah dengan fasilitas terbatas tidak layak dibandingkan secara langsung dengan siswa dari sekolah unggulan di kota besar.
Selain fokus pada daerah 3T, Esti juga mendorong agar kebijakan SPMB lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
Melalui Panja SPMB, Komisi X berharap pemerintah merumuskan regulasi baru yang lebih inklusif dan memastikan akses pendidikan tinggi terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial dan lokasi geografis.
Esti menegaskan bahwa memberikan ruang bagi anak-anak dari daerah 3T merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan dalam pendidikan dan memberi kesempatan bagi potensi mereka berkembang.







