Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Forum tersebut menghadirkan akademisi dan praktisi kebudayaan untuk memberikan masukan kepada panitia kerja.
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai bahwa pelindungan cagar budaya saat ini terhambat oleh ketidaksinkronan regulasi.
Menurutnya, sejumlah aturan yang semestinya mengatur kebudayaan dan cagar budaya belum terintegrasi sehingga praktik di lapangan banyak menemui kendala.
Ia mencatat bahwa Indonesia sudah memiliki landasan hukum seperti Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan serta aturan terkait lainnya.
Namun Lestari menyebutkan bahwa keberadaan banyak regulasi tersebut belum menyelesaikan persoalan pelestarian di daerah.
Satu contoh masalah yang diungkapkan adalah adanya situs bersejarah yang belum bisa ditetapkan sebagai cagar budaya nasional karena persoalan administratif lintas wilayah.
Ia juga menunjuk pada banyaknya bangunan bersejarah yang belum didaftarkan sebagai cagar budaya karena pemilik atau pemerintah daerah khawatir status itu akan membatasi pemanfaatan properti.
Lestari meminta bantuan para akademisi dan praktisi untuk mengidentifikasi hambatan, celah, serta tumpang tindih dalam berbagai peraturan yang ada.
Masukan dari para ahli tersebut akan dijadikan bahan oleh Komisi X DPR RI dalam menyusun rekomendasi penyempurnaan regulasi.
Rekomendasi yang diharapkan nantinya bertujuan memperkuat pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya secara lebih efektif.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga warisan budaya bangsa bagi generasi mendatang.







