MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, meminta agar perlindungan terhadap petugas sensus di lapangan ditingkatkan secara menyeluruh.
Ia menilai aspek keamanan dan upaya edukasi publik menjadi kunci agar data yang dihimpun dapat dipakai sebagai dasar kebijakan yang akurat.
Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan kerja yang dipimpinnya ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat di Kota Padang pada Jumat (3/7).
Esti menggarisbawahi bahwa pengalaman lapangan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 harus dijadikan bahan evaluasi untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik.
Menurutnya, RUU tersebut perlu memberi kewenangan lebih kepada BPS di tingkat daerah sekaligus menetapkan jaminan perlindungan bagi petugas yang terjun ke lapangan.
Dia menekankan bahwa perlindungan institusional akan membantu proses pendataan berlangsung aman, profesional, dan independen.
Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan valid dan tepercaya sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional.
Selain persoalan keamanan, Esti juga mencatat adanya resistensi dari sebagian warga yang enggan menyerahkan data secara jujur.
Banyak warga mengaku khawatir bahwa informasi yang diberikan bisa berujung pada pencabutan bantuan sosial atau kenaikan beban pajak.
Menanggapi kekhawatiran itu, Esti mendesak pemerintah dan Badan Pusat Statistik untuk melakukan sosialisasi masif dan berkelanjutan kepada publik.
Ia mengingatkan bahwa edukasi tidak boleh bersifat insidental saat sensus berlangsung, melainkan harus dibangun terus-menerus agar masyarakat sadar akan manfaat data untuk kepentingan publik.







