Komisi VIII DPR RI menemukan kekurangan signifikan dalam penyelenggaraan layanan keagamaan di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Dari 11 kecamatan yang ada, dua kecamatan tercatat belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA).
Temuan tersebut diungkapkan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Pesawaran, Sabtu (25/7).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menilai kondisi itu perlu mendapatkan perhatian serius dari lembaga terkait.
Menurut Abidin, ketidaktersediaan fasilitas KUA berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan keagamaan yang merupakan hak dasar warga.
Ia menambahkan bahwa Komisi VIII sedang membahas penataan KUA di setiap kecamatan di seluruh Indonesia agar fasilitas dan layanan menjadi lebih memadai.
Komisi VIII menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan anggaran pembangunan KUA di dua kecamatan tersebut bersama Kementerian Agama (Kemenag) RI.
“Masalah ini menjadi prioritas Komisi VIII ke depan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami akan mengupayakan agar melalui anggaran yang tersedia, pembangunan KUA yang memadai di dua kecamatan itu dapat segera direalisasikan,” tegas Abidin.
Dalam pemaparan dari jajaran Kemenag dan pemerintah daerah setempat disebutkan bahwa keterbatasan sarana KUA masih menjadi kendala utama dalam meratakan pelayanan keagamaan bagi masyarakat.






