Matindas J Rumambi, anggota Komisi VIII DPR RI, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terhadap warga Nusa Tenggara Timur terdampak gempa pada Sabtu (15/8/2026) pagi.
Ia menegaskan keselamatan korban harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam respons darurat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 pada pukul 04.58 WIB.
Pusat gempa tercatat berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer.
BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang kemudian dinyatakan berakhir.
Matindas meminta agar BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan segera menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan secara terpadu.
Ia menekankan pentingnya pertolongan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar berlangsung simultan sejak jam-jam pertama pascagempa.
Kecepatan respons, menurutnya, sangat menentukan keselamatan korban yang mungkin masih tertimbun atau terjebak di dalam bangunan.
Matindas juga mengimbau pemerintah daerah untuk cepat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi, atau putusnya akses transportasi.
Selain upaya pencarian, ia meminta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, layanan kesehatan, tempat pengungsian, sanitasi, dan dukungan psikososial.
Permintaan itu disesuaikan dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas harus mendapat perhatian khusus dalam penyaluran bantuan.
Matindas menyerukan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan kebencanaan, termasuk santunan kepada korban dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
Ia memperingatkan agar distribusi bantuan tidak hanya terfokus pada wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau daerah terpencil dan wilayah dengan akses terputus.
Pemerintah pusat dan daerah, menurut Matindas, perlu segera membangun satu data kebencanaan terintegrasi agar tidak terjadi perbedaan data antarlembaga.
Perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan.







