Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengecam lagu berjudul “Lalaki Langit Lalanang Bejat” yang dinilai merendahkan perempuan.
Pernyataan itu disampaikan Selly pada Kamis (2/7/2026) menanggapi polemik yang muncul akhir-akhir ini.
Lagu tersebut diciptakan oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein.
Saepul Bahri telah menerima somasi terkait konten lagu itu, namun ia sempat menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan tidak berniat melecehkan.
Lirik lagu ditulis dalam bahasa Sunda dan menurut kritikus berupaya menonjolkan unsur budaya lokal.
Namun sejumlah kalimat dalam lagu itu dinilai melukai martabat perempuan karena menggunakan diksi yang bersifat seksis.
Selly menyoroti adanya pola patriarki dalam beberapa bagian lagu.
Ia menyampaikan keprihatinan karena lirik disebut membandingkan beban laki-laki dengan proses biologis perempuan seperti kehamilan, keguguran, dan menstruasi.
Menurut Selly, jika diklaim sebagai humor, isi lagu tetap tidak layak dan menimbulkan pertanyaan publik terhadap kapasitas kepemimpinan penciptanya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai lagu tersebut tidak memuat unsur edukasi meskipun diklaim untuk mempromosikan bahasa Sunda.
Selly berpendapat bahasa, humor, dan karya seni memiliki peran membentuk nilai sosial sehingga harus dipertimbangkan dampaknya terhadap penghormatan gender.
Gambaran perempuan sebagai objek candaan atau reduksi terhadap identitas biologis berisiko menormalisasi sikap merendahkan di ruang publik, ujar Selly.
Dalam penilaiannya, tindakan pencipta lagu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Selly mengutip ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU TPKS yang memasukkan komentar bernuansa seksual sebagai pelecehan seksual nonfisik.
Ia menambahkan bahwa Pasal 5 UU TPKS mengatur sanksi bagi pelaku pelecehan verbal, berupa ancaman pidana maksimal 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
Berdasarkan hal itu, Selly mendesak agar Bupati Purwakarta mempertanggungjawabkan isi lagu tersebut secara sosial, melalui kode etik pejabat, maupun jalur hukum apabila diperlukan.
Ia menegaskan bahwa pelecehan verbal termasuk komentar seksual, lelucon tidak pantas, dan pernyataan yang mengusik privasi merupakan bentuk kekerasan seksual nonfisik.
Di luar aspek hukum, Selly menilai masalah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
Ia mengingatkan bahwa narasi budaya dan komunikasi publik yang menormalisasi stereotip perempuan harus diubah agar tidak memperkuat diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
Selly mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Kebudayaan menyusun Peta Jalan Nasional Budaya Ramah Perempuan.
Rencana tersebut menurutnya harus lebih dari sekadar kampanye simbolik dan dilengkapi indikator terukur untuk memastikan implementasi nyata.
Pedoman yang diusulkan perlu berlaku bagi pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, penyelenggara festival, rumah produksi, komunitas seni, media penyiaran, dan platform digital.
Selly, mantan Plt Bupati Cirebon dan anggota Komisi Perempuan dan Anak DPR dari Dapil Jabar VIII, menekankan pentingnya pengarusutamaan penghormatan terhadap perempuan dalam karya dan ruang publik.







