Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyatakan penyelenggaraan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan setelah pelaksanaan tugas Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR di Jakarta pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Hasil evaluasi yang diperoleh Komisi VIII akan dibahas bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji selanjutnya.
Menurut Marwan, aspek pelayanan di dalam negeri mengalami kemajuan paling signifikan sepanjang proses pra-keberangkatan hingga keberangkatan.
Beberapa proses yang disebut lebih baik meliputi penetapan jemaah, penerbitan visa, pemeriksaan istithaah kesehatan, serta distribusi kartu Nusuk.
Meski demikian, Marwan menilai layanan di Tanah Suci masih memerlukan pembenahan agar kualitas layanan menyeluruh bisa meningkat.
Ia mengusulkan agar pemeriksaan istithaah kesehatan dilaksanakan sejak satu tahun sebelum keberangkatan.
Dengan skema tersebut, calon jemaah dinilai memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki dan menjaga kondisi kesehatannya sebelum berangkat.
Marwan juga mengingatkan bahwa pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan menjadi tantangan tersendiri pada periode mendatang.
Salah satu perhatian utama adalah potensi kenaikan komponen biaya, terutama angkutan udara, yang perlu dikaji secara cermat bersama pemerintah.
Selain itu, keterbatasan kapasitas di Mina masih menjadi isu teknis yang harus segera dipetakan dan dicari solusinya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Legislator Fraksi PKB itu memberi apresiasi kepada seluruh petugas haji yang terus memberikan pelayanan optimal di tengah proses transisi kelembagaan Kemenhaj.







