Komisi VIII DPR RI mendesak perbaikan menyeluruh atas penataan embarkasi dan tata kelola kuota batal dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Rabu (8/7/2026).
Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Fikri, menilai diperlukan evaluasi total untuk meningkatkan efisiensi layanan keberangkatan jemaah.
Ia menyoroti ketidaksesuaian penempatan jemaah pada musim haji 1447 H/2026 M yang dinilai menimbulkan rute keberangkatan yang tidak efisien.
Abidin mengusulkan dilakukan simulasi penataan wilayah keberangkatan sehingga alokasi jemaah disesuaikan dengan embarkasi terdekat, yakni Embarkasi Kertajati dan Embarkasi Bekasi.
Sebagai contoh, pada musim haji lalu sebagian jemaah dari wilayah Bekasi justru diberangkatkan melalui Embarkasi Kertajati, yang menurutnya harus dihindari di masa mendatang.
Selain masalah zonasi, Komisi VIII juga menyoroti kelemahan pengelolaan kuota batal atau kuota batu yang selama ini menyebabkan kekaburan alokasi.
Abidin menegaskan mekanisme harus diubah sehingga kuota yang tidak terpakai dikeluarkan terlebih dahulu dari alokasi provinsi sebelum dialokasikan kembali kepada calon jemaah yang telah memenuhi persyaratan pelunasan pada tahap berikutnya.
Di sisi lain, Komisi VIII memberi apresiasi pada Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan istitha’ah kesehatan yang ketat.
Menurut Abidin, kepatuhan terhadap skrining kesehatan berhasil menurunkan angka kematian jemaah dari sekitar 70 orang menjadi 48 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Komisi VIII berharap rekomendasi hasil evaluasi ini segera diintegrasikan oleh Kementerian Agama sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.
Tujuannya agar pelayanan pada musim haji mendatang lebih tertata, efektif, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.







