Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim mengusulkan pembentukan tim pendamping oleh Kementerian UMKM untuk menilai kelayakan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ia menyoroti bahwa saat ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM menerima pembiayaan masih sepenuhnya berada di tangan perbankan.
Menurut Chusnunia, ketiadaan pihak penilai alternatif membuat pelaku UMKM tidak memiliki rujukan evaluasi atas keputusan lembaga keuangan.
“Mestinya UMKM, dalam arti kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM,” kata Nuni.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam RDP Panja Komisi VII DPR RI mengenai akses pembiayaan dan permodalan UKMM dan Ekonomi Kreatif bersama Pejabat Eselon I Kementerian UMKM, Senin, 13 Juli 2026.
Chusnunia menjelaskan bahwa tim pendamping akan memberi penilaian kedua terhadap kelayakan kredit sehingga pelaku usaha memiliki referensi bila tim penilai bank berbeda pendapat.
Ia menambahkan bahwa kehadiran tim tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap proses penilaian kredit.
Selain fungsi penilaian, pendampingan dari kementerian juga diharapkan membantu meningkatkan kesiapan usaha UMKM dalam aspek non-pembiayaan.
Sementara itu, Kementerian UMKM tengah merancang program Kredit Alumni KUR atau AKUR sebagai fasilitas lanjutan bagi debitur KUR yang telah menyelesaikan kewajiban pinjaman.
Program AKUR ditujukan untuk eks debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR, sebagai skema transisi menuju pembiayaan komersial.
“Dasarnya adalah ketika dia mendapatkan KUR banyak subsidi yang dia nikmati. Namun, setelah dia graduasi nampaknya dia masih membutuhkan semacam transisi sehingga diluncurkanlah AKUR,” kata Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting.
Pemerintah menyiapkan skema AKUR dengan plafon pembiayaan antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Dana AKUR dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi usaha, dengan usulan subsidi bunga sebesar 5 persen dan jangka waktu pinjaman hingga lima tahun.
Syarat calon penerima AKUR meliputi status sebagai eks debitur KUR yang telah melunasi pinjaman, memiliki usaha produktif yang layak dikembangkan, pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta menjalankan usaha minimal empat tahun.







