Kebakaran hebat yang menimpa Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memicu sorotan dari Komisi VII DPR RI terkait keselamatan kawasan adat di Indonesia.
Anggota Komisi VII, Siti Mukaromah, meminta agar pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai momentum penguatan sistem mitigasi bencana dan audit keselamatan di desa-desa adat.
Dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa, 25 Agustus 2026, politikus PKB itu menekankan bahwa kehilangan di Sade bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan juga kemunduran terhadap warisan budaya yang hidup antargenerasi.
Siti mendesak pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa pemulihan, meliputi tempat tinggal sementara, pangan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial.
Ia juga mengingatkan bahwa pemulihan tidak boleh diukur hanya dari pembanguan kembali rumah, melainkan harus mencakup pemulihan keberlanjutan ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada pariwisata.
Banyak warga Sade menggantungkan penghidupan pada kerajinan tangan, tenun, dan perdagangan terkait desa adat, sehingga dukungan ekonomi menjadi bagian penting proses pemulihan.
Rekonstruksi kawasan harus mempertahankan karakter budaya Suku Sasak dengan melibatkan masyarakat adat dan pakar kebudayaan agar arsitektur, tata ruang, dan nilai tradisional tetap terjaga.
Siti mendorong pemerintah melakukan audit keselamatan terhadap desa-desa adat di seluruh wilayah Indonesia dan mencontohkan Wae Rebo di Kabupaten Manggarai, NTT dengan rumah adat Mbaru Niang sebagai kawasan yang perlu perhatian dini.
Peristiwa kebakaran itu terjadi pada Sabtu, 22 August 2026 dan berdampak pada 167 bangunan serta aset di kawasan permukiman tradisional Suku Sasak.
Data Kementerian Kebudayaan (Kembud) mencatat kerusakan meliputi 75 rumah adat, 69 toko kerajinan, dan delapan lumbung alang, serta sejumlah bangunan adat dan fasilitas pendukung lainnya.
Kembud mulai menyiapkan strategi pemulihan setelah kebakaran menghanguskan ratusan bangunan dan sejumlah benda budaya, dengan pernyataan Menbud Fadli Zon bahwa perlindungan serta pemulihan kawasan menjadi prioritas.
Rencana pemulihan Kembud difokuskan pada tiga hal utama: memperbaiki kondisi fisik kawasan, menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, serta menyelamatkan dan memulihkan objek pemajuan kebudayaan.
Pemulihan bangunan direncanakan tetap menggunakan material tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang, sembari memperkuat fasilitas mitigasi kebakaran di kawasan tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk membantu warga memulai kembali aktivitas ekonomi berbasis kerajinan tradisional, termasuk penyediaan alat tenun dan perlengkapannya.
Upaya pemulihan akan mencakup dokumentasi dan rekonstruksi sejarah serta pembuatan duplikasi manuskrip yang terbakar dengan memanfaatkan koleksi manuskrip sejenis di Museum Nusa Tenggara Barat.
Tahapan teknis yang disiapkan meliputi pengamanan lokasi, penyelamatan material budaya tersisa, pengukuran arsitektur, inventarisasi benda budaya, kajian teknis, pemulihan bangunan, dan digitalisasi dokumen.
Penguatan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat juga menjadi bagian dari rencana pemulihan untuk mencegah terulangnya tragedi di kawasan warisan budaya lainnya.






