Perhatian soal alokasi anggaran SAPA UMKM untuk 2027 mengemuka dalam rapat Komisi VII DPR RI pada Senin, 31 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dan melibatkan mitra kerja Komisi VII DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan pentingnya SAPA UMKM bagi pelaku usaha kecil dan menuntut kepastian mengenai besaran anggaran program itu pada 2027.
Chusnunia menyatakan bahwa program tersebut sangat dinantikan oleh pelaku UMKM, sehingga alokasi dana perlu mendapat perhatian khusus dari perencanaan anggaran.
Dalam rapat, Chusnunia juga mengungkapkan pengalaman pribadinya sebagai pelaku UMKM yang belum berhasil membuat akun SAPA UMKM.
Ia mempertanyakan apakah platform SAPA UMKM masih berstatus pratinjau atau belum dibuka sepenuhnya untuk pendaftaran pengguna baru.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati meminta agar indikator kinerja program UMKM diperjelas.
Rahayu menekankan bahwa indikator diperlukan untuk mengukur keberhasilan program dan memastikan ketepatan penggunaan anggaran.
Permintaan penyertaan indikator itu disampaikan saat pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Rahayu juga menyoroti masalah missing middle, mengingatkan bahwa cakupan UMKM tidak hanya usaha ultra mikro tetapi juga usaha kecil dan menengah.
Menurut Rahayu, implementasi SAPA UMKM diharapkan mendukung penerapan One Data pada 2027 sehingga dapat menyajikan gambaran berapa banyak pelaku usaha yang naik kelas melalui pelatihan dan pendampingan.
Data hasil One Data tersebut diharapkan memberikan informasi yang jelas kepada Komisi VII dan publik mengenai capaian program pemberdayaan UMKM.







