Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pembekuan akun secara massal di platform TikTok Shop.
Langkah awal yang ditempuh adalah pemanggilan manajemen platform terkait untuk meminta klarifikasi dan mencari solusi guna mencegah masalah serupa terulang.
Komisi VII berencana memanggil pihak TikTok dan kemungkinan Tokopedia dalam rapat lanjutan.
Pemanggilan itu diputuskan setelah Komisi VII menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan pelaku UMKM TikTok Shop di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).
Evita menegaskan perlunya pembahasan tuntas agar dampak negatif terhadap pelaku UMKM dapat diminimalkan.
Ia juga mendorong agar regulasi yang mengatur ekosistem platform digital dibuat lebih jelas dan memiliki kekuatan mengikat.
Sebagai antisipasi, Komisi VII juga mempertimbangkan untuk memanggil pengelola marketplace besar lainnya, termasuk Shopee.
Dalam rapat lanjutan, Komisi VII akan menghadirkan instansi lintas sektor untuk memperkuat penanganan masalah ini.
Instansi yang direncanakan hadir antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Evita menegaskan DPR akan bekerja secara netral dan tidak akan mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak yang diadukan.
Tujuan pertemuan selanjutnya adalah memperoleh solusi yang adil bagi semua pihak dan mencegah potensi kerugian lebih luas bagi pelaku UMKM.







