Komisi VII DPR mengundang Kementerian UMKM untuk menjelaskan secara rinci hambatan dalam penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam RDP Panja pada Senin, 13 Juli 2026.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai paparan yang disampaikan kementerian selama rapat kerja lebih banyak memaparkan capaian program daripada menguraikan masalah teknis yang dihadapi.
Ia menyoroti bahwa banyak pelaku UMKM masih mengeluhkan sulitnya mengakses pembiayaan, sehingga rincian kendala perlu tersedia untuk keperluan pengawasan DPR.
Menurut Saleh, dokumen yang disajikan hanya mencantumkan judul-judul regulasi tanpa penjelasan substantif mengenai penerapan atau hambatan yang muncul.
Ia meminta Kementerian UMKM mengidentifikasi hambatan yang bersumber dari regulasi, lembaga penyalur kredit, serta dari sisi penerima pembiayaan, termasuk dampak sosial ketika akses kredit tidak terlaksana.
Saleh menegaskan bahwa setiap skema pembiayaan harus dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata dan meluas bagi masyarakat penerima.
Pembahasan mengenai masalah penyaluran kredit itu, ucapnya, akan menjadi agenda penting pada rapat-rapat Komisi VII selanjutnya.
Komisi VII berencana memanggil kembali Kementerian UMKM untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap program pembiayaan UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim, mengusulkan pembentukan tim pendamping untuk penilaian kelayakan kredit.
Ia menilai keputusan mengenai kelayakan pembiayaan selama ini sepenuhnya berada di tangan perbankan, sehingga pelaku UMKM tidak memiliki rujukan penilaian independen.
Chusnunia menyatakan tim pendamping itu dapat memberikan penilaian pembanding dan menjadi acuan apabila terjadi perbedaan penilaian antara UMKM dan lembaga keuangan.
Menurutnya, keberadaan tim tersebut akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap proses penilaian kredit dan sekaligus membantu meningkatkan kesiapan usaha di luar aspek pembiayaan.







