Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, memperingatkan tentang lonjakan pesat penginapan non-hotel di Indonesia.
Ia mencatat pertumbuhan sektor tersebut berada pada kisaran 7,4 hingga 9,7 persen per tahun.
Menurutnya fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan kompetisi antara pelaku usaha yang taat pajak dan yang tidak terdaftar.
Chusnunia juga menekankan adanya potensi risiko bagi konsumen terkait aspek keamanan dan standar layanan dari akomodasi yang tidak terkontrol.
Kekhawatiran serupa disampaikan para pelaku usaha dan penggerak pariwisata, terutama pengelola penginapan, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis, 25 Juni 2026.
Selain soal akomodasi, ia menyoroti peran desa wisata sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Salah satu contoh yang diungkapkan adalah desa wisata Ponggok di Klaten, yang mampu menghasilkan hingga 14 miliar rupiah per tahun.
Pengalamannya ketika memimpin daerah menunjukkan bahwa destinasi sederhana pun dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliaran rupiah per tahun dan menggerakkan ratusan UMKM di sekitarnya.
Ia menjelaskan bahwa dampak pariwisata bersifat multiplikatif, meliputi sektor UMKM, aspek keamanan, serta mendorong masuknya program-program pemerintah ke wilayah tersebut.
Chusnunia menegaskan bahwa kebijakan pariwisata harus berlandaskan dua prinsip utama.
“Kami ingin terus memastikan jangan sampai lengah bahwa kebijakan pariwisata itu wajib harus berdampak, secara kesejahteraan, secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, bersifat keberlanjutan, tidak guna pariwisata angkanya tinggi, devisa besar, kalau alamnya rusak,” ujarnya.







