Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam struktur Dewan Kawasan Industri Nasional yang diusulkan dalam RUU Kawasan Industri.
Putra menyatakan bahwa pengambilan keputusan terkait kawasan industri harus membuka ruang bagi partisipasi warga di sekitar lokasi.
Ia menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional dapat menjadi instrumen efektif untuk meredam masalah ego sektoral dalam pengelolaan kawasan industri.
Namun, Putra mengingatkan bahwa saat ini dewan tersebut belum mencantumkan unsur perwakilan masyarakat lokal dalam susunannya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri dengan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Putra menekankan pentingnya hal itu.
Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.
Putra merujuk pada naskah akademik RUU yang menegaskan perlunya partisipasi masyarakat setempat dalam proses pembangunan kawasan industri.
Dia menyoroti halaman 33 naskah akademik yang menyebut tujuan utama pembangunan adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang dan membuka peluang partisipasi masyarakat setempat.
Berdasarkan hal tersebut, Putra meminta Kementerian Perindustrian mengakomodasi perwakilan lokal saat menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kawasan Industri.
Ia berharap substansi yang diusulkan pemerintah selaras dengan semangat naskah akademik tersebut.
Komisi VII masih menghimpun masukan dari pemerintah dan pelaku industri terkait RUU ini.
Regulasi yang disusun diharapkan memperkuat tata kelola kawasan industri sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.







