Komisi VII DPR RI menilai akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif masih belum memadai.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan bahwa banyak pelaku industri kreatif kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal.
Menurutnya, perbankan umumnya menetapkan agunan berbentuk aset fisik sebagai syarat utama pembiayaan.
Hal ini menjadi hambatan karena bisnis kreatif lebih banyak mengandalkan ide, karya digital, inovasi, dan kekayaan intelektual yang sulit dijaminkan secara konvensional.
Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 24 Juli 2026.
Chusnunia mendorong pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai karakter industri kreatif.
Ia menekankan perlunya mekanisme yang mengakui nilai non-fisik seperti hak cipta, lisensi, dan potensi pasar sebagai basis penilaian kredit.
Komisi VII juga menyambut baik peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor ekonomi kreatif pada tahun ini.
Namun, Chusnunia menilai program itu perlu diperluas kuotanya dan dipermudah proses teknis penyalurannya agar lebih banyak pelaku yang tersentuh.
Ia menyerukan agar pemerintah menambah alokasi KUR Ekraf dan menyederhanakan prosedur agar akses pembiayaan menjadi lebih mudah.
Komisi VII DPR RI menyatakan akan terus mendorong penguatan kebijakan pembiayaan untuk meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian nasional.







