Komisi VII DPR RI menuntut percepatan peningkatan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Rabu, 1 Juli 2026.
Evita menekankan bahwa KEK harus berfungsi sebagai penggerak baru bagi perekonomian sekaligus memperkuat posisi pariwisata nasional di panggung internasional.
Menurutnya, penetapan beberapa kawasan sebagai KEK merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat transformasi sektor pariwisata.
Namun, dia memperingatkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik saja tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut.
Evita menyatakan perlunya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar efektivitas pengembangan KEK meningkat secara signifikan.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan investasi dan upaya promosi yang lebih agresif untuk menarik wisatawan dan investor.
Selain investasi dan promosi, Evita mendorong penyelenggaraan ajang internasional, pengembangan sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.
Pada RDP tersebut, Komisi VII meminta penjelasan arah kebijakan dari Kemenpar serta masukan dari Badan Pengelola Otorita, ITDC, dan MPRD.
Evita mencatat data investasi dalam lima tahun terakhir sebagai peringatan; total komitmen investasi tercatat Rp1,18 triliun, namun realisasinya hanya Rp16,8 miliar.
Dia berharap pembahasan dalam RDP mampu menghasilkan langkah strategis untuk menuntaskan hambatan di lapangan dan mengoptimalkan kontribusi KEK bagi pariwisata nasional.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengangkat masalah konflik lahan dan praktik penggusuran yang mengiringi pengembangan KEK.
Novita merujuk pada dugaan perubahan status lahan warga di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang tercatat pada 2018 namun diduga menjadi kawasan Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2022 tanpa persetujuan pemilik.
Dia mendesak pemerintah memastikan proses pembangunan wisata berjalan adil dan melindungi hak-hak warga terdampak, dengan prinsip bahwa investasi tidak boleh mengorbankan masyarakat lokal.







