Komisi VII DPR RI menilai akses pembiayaan dari perbankan masih menjadi tantangan signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia.
Salah satu hambatan utama yang sering muncul adalah pencatatan pada BI Checking serta riwayat gagal bayar yang dimiliki pelaku usaha kecil tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyatakan bahwa ketersediaan modal kerja yang lebih mudah menjadi kunci agar UMKM dapat bertahan dan meningkatkan daya saing di tengah tekanan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Chusnunia, yang merupakan politikus PKB, mengungkapkan bahwa kendala penilaian kredit oleh lembaga keuangan kerap menghalangi potensi pertumbuhan banyak UMKM.
Ia menambahkan bahwa selain catatan kredit negatif, praktik pengelolaan aset yang belum optimal juga membatasi kapasitas usaha untuk berkembang.
Tidak hanya masalah modal, tekanan pada keuangan rumah tangga, kenaikan biaya hidup, dan rendahnya literasi keuangan turut mempersempit peluang UMKM mengakses pembiayaan formal.
Akibatnya, akses ke pembiayaan bank semakin sulit didapatkan padahal permodalan merupakan prasyarat utama untuk ekspansi dan keberlanjutan usaha.
Chusnunia menekankan bahwa lembaga keuangan sering mempertimbangkan kondisi keuangan rumah tangga pemilik usaha sebelum memberikan kredit.
Oleh sebab itu, peningkatan kesehatan finansial pelaku UMKM penting untuk meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.
Sebagai solusi, ia mendorong Kementerian UMKM untuk memperluas program pelatihan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Peningkatan kemampuan menyusun laporan keuangan dan mengatur arus kas dinilai akan memperbesar peluang mendapatkan akses pembiayaan perbankan.
Komisi VII berharap penguatan literasi keuangan, kemudahan akses pembiayaan, serta dukungan pemerintah menjadi fondasi bagi UMKM agar lebih sehat, dapat naik kelas, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.







