Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya penerapan program prioritas dalam APBN 2027 secara bertahap dan terukur.
Menurutnya, langkah uji coba atau piloting project perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum skala implementasi diperluas.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat saat berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia berpendapat bahwa proses bertahap akan membantu memastikan program berjalan sistematis dan meminimalkan munculnya persoalan baru di lapangan.
Rahmat juga menyebut sejumlah paket kebijakan yang tercantum dalam Nota Keuangan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap kebutuhan publik.
Di antara program yang disebutkan adalah perbaikan puskesmas, renovasi ruang sekolah, upaya kemandirian energi, dan kemandirian pangan.
Namun, Rahmat mengingatkan bahwa kemampuan fiskal harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skala pelaksanaan program tersebut.
Ia menyoroti bahwa masih banyak pekerjaan yang tersisa pada 2026 dan alokasi fiskal yang terbatas harus difokuskan untuk menjawab prioritas paling mendesak.
Komisi VI juga akan mengawal proses perampingan jumlah BUMN dari 1.047 menjadi sekitar 300 perusahaan agar tidak menimbulkan masalah baru.
Dalam pengawasan itu, negara harus memastikan karyawan BUMN tidak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama proses restrukturisasi.
Rahmat menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dipertahankan harus dikelola agar memberikan pendapatan optimal bagi negara.
Selain itu, Komisi VI akan memantau rencana penerapan sistem satu pintu untuk ekspor mulai 2027 agar pelaksanaannya terkelola dengan baik.
Secara keseluruhan, Rahmat menegaskan bahwa pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah kebocoran anggaran dan menjaga kepercayaan publik.







