Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, mengusulkan penguatan tata kelola pada industri farmasi milik negara.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI di Semarang pada Jumat, 10 Juli 2026.
Kunjungan tersebut menyoroti masalah ketergantungan bahan baku obat yang masih tinggi pada impor.
Sturman menegaskan bahwa perusahaan farmasi BUMN seperti Kimia Farma dan Bio Farma, yang telah berdiri sejak tahun 1800-an, seharusnya memiliki posisi lebih dominan di pasar domestik maupun internasional.
Namun, menurutnya capaian saat ini masih terbatas dan memerlukan penataan manajemen yang lebih baik.
Faktor keterbatasan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia disebut sebagai hambatan utama dalam pengembangan industri farmasi nasional.
Dia menilai peningkatan kualitas SDM dan adopsi teknologi canggih menjadi prasyarat agar perusahaan BUMN dapat bersaing dan berkembang.
Sturman juga mengingatkan bahwa proses pengembangan bahan baku obat memerlukan biaya besar dan waktu lama, dengan satu produk dapat menelan biaya sekitar Rp1 triliun dan memakan bertahun-tahun.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan serius dari pemerintah, termasuk penguatan riset dan pengembangan, untuk mendorong kemandirian bahan baku obat secara bertahap.
Harapannya, Kimia Farma dan Bio Farma dapat menjadi tulang punggung penyediaan obat nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan bahan baku dari luar negeri.







