Komisi VI DPR RI menekankan perlunya penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) untuk memperkokoh ekosistem maritim nasional.
Peningkatan peran ini dianggap krusial demi mendorong daya saing sektor maritim Indonesia di kancah global.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyampaikan bahwa penguatan sektor maritim wajib didukung oleh transportasi laut yang handal, pelabuhan modern, serta industri galangan kapal yang kompetitif.
Anggia menegaskan urgensi tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 24 Juli 2026.
Ia menilai konsolidasi antar-BUMN merupakan langkah strategis untuk memperkuat rantai nilai industri maritim.
Penguatan PT PAL Indonesia dan masuknya dukungan investasi dari Danantara Indonesia disebut sebagai elemen penting untuk meningkatkan kemandirian industri galangan kapal.
Anggia juga mencatat tingginya ketergantungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelni (Persero) terhadap dana Public Service Obligation (PSO).
Menurutnya, BUMN pelayaran perlu memperbaiki kinerja komersial agar tidak terus bergantung pada subsidi pemerintah.
Peremajaan armada menjadi salah satu prioritas karena banyak kapal telah berusia tua; kondisi ini berdampak pada keselamatan pelayaran, efisiensi operasional, dan biaya perawatan yang meningkat.
Selain itu, Anggia mendorong optimalisasi aset Pelindo melalui pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa, Bali.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memperpanjang area tambat kapal pesiar sehingga dapat melayani kapal berukuran besar dalam waktu lebih lama.
“Tempat bersandarnya diperpanjang supaya kapal bisa bersandar lebih lama dan menambah revenue,” ujar Anggia, seraya menambahkan bahwa di kawasan tersebut juga dapat dibangun ruang bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Komisi VI menekankan bahwa sinergi antar-BUMN, investasi terarah, dan modernisasi infrastruktur menjadi kunci meningkatkan posisi sektor maritim Indonesia.







