Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Persetujuan itu diberikan setelah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan perkembangan dan penyesuaian anggaran dalam rapat kerja.
Rapat dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 1 September 2026.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu awal Kemenhub tercatat sebesar Rp28,49 triliun.
Dalam evaluasi terjadi beberapa penyesuaian, termasuk blokir direktif Presiden sebesar Rp15,16 miliar.
Terdapat pula pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp2,89 triliun.
Penyesuaian tambahan bersumber dari pergeseran anggaran internal, penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Anggaran 2026 juga mencatat luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp15,5 triliun.
Setelah seluruh perubahan dihitung, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp30,74 triliun.
“Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp30,74 triliun,” kata Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja tersebut.
Untuk Tahun Anggaran 2027, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.
Dalam penyusunan 2027 terjadi penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun dan tambahan alokasi dari Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk membayar backlog “infrastructure maintenance and operation” (IMO) perkeretaapian.
Alokasi lain mencakup penanganan perlintasan sebidang dan penguatan layanan keperintisan.
Langkah pendanaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan layanan publik, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi nasional.
“Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi,” ujar Dudy.







