Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dan jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026.
Pada pertemuan tersebut, Komisi V menekankan agar program keselamatan transportasi dijadikan prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2027.
Ridwan Bae selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI meminta seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan memusatkan programnya pada aspek keselamatan serta meningkatkan pelayanan kepada publik.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan sebagai pelengkap peningkatan layanan, sehingga upaya keselamatan dapat terlaksana secara menyeluruh.
Komisi V mencatat pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun dan mendesak agar angka tersebut dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan sektor transportasi nasional.
Sekretariat Jenderal diminta memperbaiki layanan pemeriksaan keselamatan transportasi, sementara Inspektorat Jenderal diharapkan memperketat pengawasan melalui sinergi pengawasan berbasis sasaran strategis.
Badan Pengembangan SDM Perhubungan dianjurkan terus meningkatkan kompetensi aparatur untuk mendukung penyelenggaraan transportasi yang profesional dan berorientasi keselamatan.
Badan Kebijakan Transportasi didorong memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis pengembangan kawasan, dan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda diminta meningkatkan perencanaan layanan antarmoda.
Komisi V menilai bahwa perencanaan yang terintegrasi menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas antarmoda dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Sementara itu, tercatat Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun untuk 2027; alokasi anggaran tersebut didominasi oleh belanja barang nonoperasional, belanja pegawai, serta belanja barang operasional.







