Komisi V DPR RI mendorong dilakukannya pembahasan komprehensif mengenai anggaran dan penataan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas.
Langkah ini dianggap perlu untuk memastikan keberlangsungan layanan pencarian dan pertolongan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyatakan bahwa berbagai permasalahan Basarnas harus dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait agar kebutuhan operasional dan kelembagaan terpenuhi secara berkelanjutan.
Ia menyarankan agar digelar rapat lanjutan dengan mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas untuk memaparkan kendala yang terjadi di BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Yasti menekankan bahwa pemenuhan belanja pegawai harus menjadi prioritas karena hal itu berkaitan langsung dengan kesinambungan layanan Basarnas kepada publik.
Selain aspek anggaran, ia juga menyoroti perlunya penyesuaian struktur organisasi Basarnas sesuai beban kerja di tingkat daerah.
Sebagai ilustrasi, Yasti menunjuk Kantor Basarnas Yogyakarta yang dinilai strukturnya belum sebanding dengan jumlah personel; kepala kantor berpangkat IIId, sementara di pemerintahan kabupaten pangkat IIId setara dengan kepala bidang.
Dia mencatat kondisi tersebut menyulitkan pengelolaan staf yang jumlahnya lebih dari 117 orang, dan menunjukkan bahwa pangkat IIId untuk jabatan kepala kantor itu telah berlangsung bertahun-tahun.
Yasti berharap evaluasi struktur organisasi ini dapat dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB untuk memperkuat kelembagaan Basarnas dalam menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai wilayah.







