Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menerbitkan laporan pada Jumat, 28 Agustus 2026, yang mengungkapkan 900 kejadian kebakaran di Tepi Barat antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026.
Dari total itu, 799 insiden dikaitkan dengan pemukim Israel, sementara 101 kasus dilaporkan terkait dengan tentara Israel.
Komisi menyatakan bahwa proporsi kebakaran yang dituduhkan kepada pemukim mencapai hampir 89 persen dari seluruh peristiwa yang didokumentasikan.
Data tahunan menunjukkan tren peningkatan insiden kebakaran: 217 kasus pada 2023, 264 kasus pada 2024, dan 307 kasus pada 2025.
Sepanjang 2026 hingga 10 Juli, komisi mencatat 112 kebakaran tambahan.
Kegubernuran Nablus tercatat paling parah terdampak dengan 281 insiden kebakaran.
Kegubernuran Ramallah dan al-Bireh mencatat total 271 kasus, sehingga gabungan kedua wilayah tersebut mencapai 552 insiden atau sekitar 61,3 persen dari seluruh kebakaran yang didokumentasikan.
Laporan juga mencatat gelombang pengungsian di kalangan masyarakat Palestina; 121 komunitas melaporkan evakuasi sebagian atau total.
Sebanyak 46 komunitas dilaporkan dikosongkan sepenuhnya, memaksa lebih dari 6.200 warga Palestina meninggalkan rumah mereka.
Di antara yang mengungsi terdapat lebih dari 3.000 anak-anak, menurut catatan komisi.
Komisi mengaitkan lonjakan serangan tersebut dengan apa yang digambarkan sebagai lingkungan pemerintahan yang memberikan ruang dan perlindungan bagi pelaku, sehingga mendorong impunitas.
Dokumen tersebut menyoroti bahwa titik-titik permukiman ilegal sering menjadi titik awal tindakan kekerasan, termasuk pembakaran properti, penutupan jalan, dan pembatasan akses warga Palestina ke tanah mereka.
Selain itu, pembatasan akses terhadap sumber air dipandang semakin meningkat, yang semakin mengancam kelangsungan hidup komunitas Palestina di wilayah pendudukan.
Komisi memperingatkan bahwa pola serangan dan pengungsian yang berkelanjutan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan warga serta keberlanjutan kehidupan mereka di Tepi Barat.







