Pada Jumat, 21 Agustus 2026, Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pasca-gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah tersebut.
Kegiatan lapangan bertujuan menilai kesiapan infrastruktur kesehatan serta distribusi logistik medis bagi masyarakat terdampak bencana.
Pemeriksaan juga difokuskan pada kemampuan fasilitas untuk terus memberikan layanan esensial kepada warga di tengah kondisi pasca-gempa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris memimpin kunjungan untuk melihat kondisi faskes secara langsung dan memastikan layanan kesehatan tidak terganggu secara signifikan.
Ia menegaskan perlunya peninjauan lapangan agar skala kerusakan dan kebutuhan penanganan dapat terpetakan secara akurat.
Dari observasi lapangan terungkap bahwa beberapa layanan medis terpaksa dipindahkan ke area terbuka karena kerusakan bangunan.
Tenda darurat kini difungsikan sebagai instalasi gawat darurat, unit radiologi sementara, dan bahkan ruang perawatan intensif untuk pasien bersalin.
Charles berharap kunjungan bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan dapat mendorong intervensi terukur dari pemerintah pusat.
Intervensi itu dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai bagi korban bencana.
Meski bangunan banyak yang rusak, pelayanan terhadap korban luka dan ibu bersalin masih berlangsung.
Pemantauan terhadap sejumlah pasien menunjukkan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan stabil setelah mendapatkan perawatan awal.
Charles menyebut kondisi sarana fisik cukup memprihatinkan, namun tingkat pemulihan klinis pasien menjadi indikator positif dalam penanganan awal.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mendorong agar proses pembangunan kembali fasilitas kesehatan dilakukan secara permanen.
Ia mengingatkan bahwa rumah sakit lapangan memiliki keterbatasan bila dijadikan solusi jangka panjang.
Melki merekomendasikan dukungan Komisi IX khususnya untuk rumah sakit di Flores agar dapat segera dibangun kembali.
Berdasarkan data posko provinsi yang disampaikan Melki, sekitar 384 fasilitas kesehatan terdampak gempa di berbagai wilayah.
Memasuki tahap rehabilitasi, ketersediaan anggaran menjadi kebutuhan utama untuk mempercepat rekonstruksi fasilitas yang rusak berat.
Komisi IX mendorong kementerian terkait untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi pembangunan kembali faskes yang mengalami kerusakan berat.
Tindakan percepatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengembalikan kapasitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.







