Komisi III DPR RI terus membuka ruang konsultasi publik terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) saat konferensi pers di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (14/7).
Gus Falah menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini sudah berlangsung sejak 25 September 2025.
Dalam rangkaian pertemuan awal, Komisi III telah menghadirkan Prof Dr Hibnu Nugroho SH MH sebagai salah satu narasumber.
Ia menyebutkan agenda lanjutan yang dijadwalkan pada 20 Juli 2026 untuk menghadirkan Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H dan Prof. (HC) Dr. Dadang Herli Saputra Rektor Universitas Banten Jaya.
Selain itu, Komisi juga akan mendatangkan Prof. Dr. Faisal Santiago SH, MH dari Universitas Borobudur untuk memberi masukan akademis.
Gus Falah menambahkan bahwa sejumlah tokoh hukum senior juga direncanakan mengikuti proses konsultasi.
Nama yang disebut antara lain Dr Juniver Girsang SH.MH, Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M, serta Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M.
Menurut Gus Falah, upaya ini menunjukkan percepatan kerja sehingga penyusunan RUU dapat segera diselesaikan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menepis anggapan bahwa pengalihan RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR akan memperlambat proses.
Ia menyatakan mekanisme inisiatif DPR justru dimanfaatkan sebagai strategi untuk mempercepat penyusunan undang-undang.
Habiburokhman juga menyinggung adanya informasi keliru yang menyebut DPR menolak pembahasan, padahal pihaknya sudah menggelar RDPU selama berminggu-minggu terkait RUU ini.
Dia menilai intensitas pembahasan RUU Perampasan Aset lebih besar dibandingkan beberapa pembahasan undang-undang lain dalam periode 2-3 minggu terakhir.
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset tercantum dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025-2026.
Dia menegaskan kembali bahwa pengalihan inisiatif dari pemerintah ke DPR adalah langkah yang logis untuk mempercepat proses legislasi.







