Komisi III DPR RI menetapkan pembentukan panitia kerja untuk mengawasi dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara.
Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Langkah pembentukan panja muncul setelah serangkaian penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk di kediaman mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Komisi III juga mendorong pertemuan koordinasi antara Kortas Tipikor Bareskrim Polri dan penunjukan Jampidsus yang baru sebagai upaya memperkuat penanganan perkara.
Menurut Habiburokhman, meskipun kepemimpinan penyidikan berada di bawah Jampidsus, prosesnya harus berjalan sinergis bersama Kortas Tipikor.
Ia menambahkan bahwa penanganan perkara nantinya akan disupervisi oleh KPK dan diawasi langsung oleh panja yang dibentuk oleh DPR.
Komisi III menilai perkara tersebut layak mendapat pengawasan khusus karena termasuk kasus korupsi berskala besar, dilihat dari jumlah barang bukti yang telah diamankan penegak hukum.
Ada pula informasi mengenai kemungkinan penggeledahan lanjutan di beberapa lokasi lain yang terkait dengan perkara ini.
Komisi menegaskan pengawasan DPR diperlukan agar proses penegakan hukum berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan pengunduran diri itu diterima pada hari ini.







