Komisi III DPR RI menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengawasi dugaan korupsi di sektor batu bara.
Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Langkah pembentukan panja diambil setelah dilakukan penggeledahan di beberapa titik, termasuk kediaman mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Komisi III juga mendorong adanya pertemuan antara Kortas Tipikor Bareskrim Polri dan pejabat Jampidsus yang baru untuk memperkuat koordinasi penanganan perkara.
Menurut Habiburokhman, proses penyidikan tetap berada di bawah kepemimpinan Jampidsus namun harus berjalan sinergis bersama Kortas Tipikor.
Selain itu, ia menyatakan penyidikan akan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan langsung diawasi oleh panja yang akan dibentuk oleh DPR.
Komisi III menilai perkara ini layak mendapat perhatian khusus karena termasuk skala besar, hal ini terlihat dari banyaknya barang bukti yang telah diamankan aparat penegak hukum.
Ada pula informasi mengenai kemungkinan penggeledahan lanjutan di lokasi lain yang terkait dengan perkara tersebut.
Atas dasar itu, DPR menegaskan pentingnya pengawasan agar penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut diterima pada hari yang sama.







