Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait peran kepala daerah dalam pelaksanaan program MBG.
Ia merujuk pada upaya koordinasi yang sudah berlangsung antara Mendagri dan Kepala BGN yang baru, sebagaimana diberitakan.
Rifqinizamy juga mencatat beberapa gubernur rutin menggelar Zoom Meeting untuk membahas pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, temuan Ombudsman mengenai pelaksanaan MBG di daerah merupakan hal yang penting dan perlu ditindaklanjuti.
Ia meminta perwakilan Ombudsman di tingkat daerah turut memeriksa sejauh mana pemerintah daerah berkontribusi dalam mensukseskan MBG.
Pemeriksaan itu menurut Rifqinizamy diperlukan untuk memastikan kepala daerah ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Pada pertemuan yang sama, Ombudsman mendorong BGN menutup SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Anggota Ombudsman, Fikri Yasin, menyampaikan rekomendasi penutupan tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
Rapat antara Komisi II DPR RI dan jajaran Ombudsman RI berlangsung di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Ombudsman menempatkan perhatian serius pada MBG karena program ini termasuk program strategis nasional Presiden.
Untuk itu, mereka telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah guna menilai tata kelola dan pelaksanaan MBG.
Dari pemantauan tersebut, beberapa daerah dinilai melaksanakan MBG dengan baik.
Namun, Ombudsman juga menemukan persoalan, khususnya kasus keracunan makanan terkait program itu.
Fikri menyebut adanya sejumlah kasus keracunan di Banten dan sekitar 411 kasus yang tercatat di Sumatera Utara.
Atas temuan itu, Ombudsman meminta Komisi II mendorong BGN mengambil tindakan tegas, termasuk menutup permanen SPPG yang bermasalah agar kejadian serupa tidak berulang.
Selain rekomendasi penutupan permanen SPPG, Ombudsman juga menekankan perlunya penguatan koordinasi dalam pelaksanaan MBG sebagai langkah perbaikan.







