Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta strategi pemberantasan judi daring diperluas hingga menyentuh seluruh infrastruktur digital yang memfasilitasi praktik tersebut.
Menurut Sukamta, upaya hanya berfokus pada pemblokiran situs tidak memadai untuk menghadapi bentuk operasi yang terus berubah dari jaringan kejahatan ini.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan perputaran dana judi online pada 2025 sebesar Rp286,84 triliun.
Angka itu menurun 20 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp359,81 triliun.
Sukamta menilai penurunan tersebut adalah pencapaian positif, tetapi menegaskan perlunya penanganan yang lebih menyeluruh agar hasilnya berkelanjutan.
Ia menyampaikan temuan PPATK yang menunjukkan jaringan judi online kerap mengubah pola operasi melalui beragam instrumen digital.
Perubahan modus tersebut, kata Sukamta, membuat tantangan yang dihadapi negara melampaui sekadar persoalan situs atau konten ilegal.
Ia menyerukan penguatan tata kelola ruang digital yang meliputi perlindungan data pribadi, peningkatan keamanan siber, serta langkah hukum terhadap pelaku utama.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan pendekatan terpadu diperlukan untuk menanggulangi kejahatan siber tersebut.
Meutya menyatakan penanganan harus melibatkan penghentian akses situs, pemutusan aliran dana, serta penindakan hukum terhadap para pelaku.
Komdigi mencatat telah menindak sekitar 3,7 juta situs konten judi online sejak 20 Oktober 2024.
Menurut penjelasan Meutya, pemutusan akses situs perlu diikuti dengan pemblokiran rekening-rekening penampung agar rantai transaksi terputus.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan aparat penegak hukum untuk menutup celah operasional jaringan tersebut.
Sampai dengan 12 Juli 2026, tindakan penindakan terhadap konten judi online telah dilakukan dan berujung pada penutupan rekening.
Dari total sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait judi online, sebanyak 32.500 rekening telah resmi ditutup.
Pernyataan resmi terkait perkembangan modus dan langkah penindakan itu disampaikan oleh Sukamta pada Rabu, 29 Juli 2026.







