Komisi D DPRD DKI Jakarta menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas yang telah disahkan.
Menurut Komisi, pelaksanaan regulasi itu masih terhambat karena belum ada aturan teknis berupa Peraturan Gubernur (Pergub).
Ketua Komisi D, Yuke Yurike, menyatakan kondisi instalasi utilitas di ibu kota sudah mencapai tingkat darurat.
Yuke menyampaikan hal tersebut pada Selasa (21/7) saat menyoroti kondisi lapangan yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Permasalahan utama disebutkan meliputi kabel udara yang berantakan, tiang penerangan atau utilitas yang condong, serta jaringan utilitas yang tidak tertata rapi.
Keluhan atas masalah ini terus diterima anggota dewan dalam agenda reses mereka dengan warga Ibu Kota.
Komisi D mengingatkan bahwa persoalan ini bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Yuke menegaskan telah terjadi beberapa kasus terkait instalasi utilitas yang tidak layak, sehingga dikhawatirkan akan ada korban jika kondisi dibiarkan.
Selain meminta percepatan penerbitan Pergub, Komisi D juga mendorong Pemprov DKI segera menetapkan operator resmi yang bertanggung jawab atas jaringan utilitas.
Penetapan operator dinilai penting untuk memperjelas kepemilikan dan tanggung jawab pemeliharaan instalasi tersebut.
Dengan pendataan operator yang transparan, Pemprov DKI diharapkan dapat memperketat pengawasan sekaligus meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang tertib.
Yuke juga mengimbau Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk bertindak lebih proaktif dalam penertiban tanpa menunggu laporan atau insiden.
Ia menegaskan kabel yang sudah tidak berfungsi harus segera dipotong agar tidak menjadi “sampah udara”.
Tiang-tiang yang miring dan berisiko roboh wajib diperiksa dan ditertibkan agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Komisi D menuntut agar pekerjaan galian dan penataan utilitas dilakukan secara terintegrasi antar-satuan kerja dan operator.
Koordinasi lintas sektor diperlukan agar proyek tidak bersifat parsial, sehingga menghindari bongkar-pasang berulang dan kemacetan panjang di jalan-jalan Jakarta.







