JENGGALA.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks atau informasi palsu sedang mengalami peningkatan menjelang Pemilu 2024. Namun, para pakar memperingatkan agar tindakan takedown atau pemutusan akses tidak dilakukan dengan sembarangan.
Pada 18 September 2023, Budi mengungkapkan bahwa sudah terdapat sekitar 152 hoaks terkait pemilu. Ia menjelaskan, “Di awal tahun 2023, terjadi peningkatan dari 51 isu hoaks terkait Pemilu sepanjang tahun 2022. Hingga tanggal 18 September ini, sudah ditemukan lebih dari 152 isu hoaks. Sehingga total isu hoaks sejak tahun 2018 hingga 19 September 2023 mencapai 1.471 isu hoaks.”
Dengan peningkatan yang signifikan ini, Kominfo telah mengambil berbagai langkah penanganan dari hulu hingga hilir. Di tingkat hulu, Kominfo meningkatkan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam menghadapi hoaks melalui kampanye edukasi dan sosialisasi anti-hoaks oleh gerakan nasional literasi digital. Di tingkat menengah, Kominfo melakukan klarifikasi hoaks bersama platform digital.
Budi juga mengatakan, “Kami juga melakukan takedown penghapusan konten hoaks terkait pemilu dan melakukan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu.” Pada tingkat hilir, Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk tindakan penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebar hoaks terkait pemilu.
Pemilu damai 2024 menjadi salah satu prioritas bagi Menkominfo, terutama karena ruang digital memainkan peran penting dalam penyebaran informasi terkait pemilu. Generasi milenial dan Z, yang mencakup sekitar 52 persen pemilih pada pemilu 2024, dikenal aktif di internet dengan aktivitas di media sosial hingga 6 jam sehari.
Untuk mengawasi pemilu di platform digital, Kominfo memiliki tiga strategi utama, yaitu memperkuat moderasi konten negatif, melakukan kampanye literasi digital bersama pihak-pihak terkait, dan mengatur komunikasi publik Pemilu damai melalui platform digital.
Namun, dalam konteks ini, para pakar komunikasi digital seperti Firman Kurniawan dari Universitas Indonesia menyarankan penggunaan metode berjenjang yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam verifikasi hoaks di Kominfo. Ini untuk menghindari kekhawatiran terkait bias atau ketidaknetralan. Berbagai pihak seperti akademisi independen, LSM di bidang informasi, dan beberapa media konvensional dapat terlibat dalam proses verifikasi, sehingga dapat menepis tuduhan ketidaknetralan.







