Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pihaknya tidak mengajukan permintaan penghapusan terhadap video yang berkaitan dengan peristiwa di Pejompongan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Syafriansyah Rosadi.
Menurut Syafriansyah, pemerintah tidak melakukan takedown untuk konten yang memuat fakta atau laporan kejadian nyata.
Ia menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Secara teknis, kewenangan menghapus konten berada pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform penyedia layanan digital.
Syafriansyah menjelaskan setiap platform memiliki pedoman komunitas yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu konten boleh ditayangkan, dibatasi, atau dihapus.
Ia menegaskan proses penghapusan bersifat kapabilitas internal PSE masing-masing.
Syafriansyah menambahkan bahwa platform dapat melakukan moderasi sendiri terhadap materi yang dianggap melanggar pedoman, termasuk konten yang mengandung kekerasan atau bersifat sadis.
Karena itu, bila ada video kasus Pejompongan yang hilang dari suatu layanan, Komdigi menegaskan tindakan tersebut berasal dari platform, bukan permintaan pemerintah.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan bahwa video terkait kasus tersebut masih dapat ditemukan dan diakses di ruang digital.
Fifi menyatakan kondisi itu menunjukkan tidak ada upaya pemerintah untuk menghapus atau mengaburkan informasi mengenai peristiwa tersebut.
Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan dampak sebelum menonton atau menyebarkan konten, khususnya yang mengandung unsur kekerasan.
Jika menemukan konten yang dianggap melanggar ketentuan, Komdigi mendorong penggunaan fitur pelaporan yang disediakan oleh masing-masing platform.







