Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlindungan hukum bagi aktivitas peliputan di ruang publik asalkan dilakukan sesuai aturan profesi.
Pernyataan klarifikasi ini dikeluarkan untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar di area terbuka.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, memberikan keterangan pers di Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 5 September 2026.
Fifi menyatakan bahwa jurnalis memiliki mandat undang-undang untuk mengumpulkan informasi demi memenuhi hak publik.
Ia menekankan pentingnya pembahasan batas-batas privasi ketika mendokumentasikan orang banyak di fasilitas umum.
Menurutnya, selama proses penghimpunan berita berjalan secara profesional dan selaras dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), kegiatan dokumentasi tersebut tidak bermasalah.
Kasus yang memicu perhatian publik terkait perekaman di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Kreator konten Ebem Martono merekam seorang pekerja wanita menggunakan kacamata pintar, aksi yang menuai kecaman luas di media sosial.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid turut menanggapi insiden tersebut dalam pernyataan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Agustus 2026.
Meutya menegaskan bahwa citra wajah termasuk kategori data biometrik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Ia menyatakan perekaman tanpa izin merupakan pelanggaran UU PDP sekaligus bertentangan dengan etika, sehingga perlu ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Korban dalam kasus GIIAS meminta agar video tersebut dihapus, namun pelaku diduga melakukan upaya pemerasan dengan meminta sejumlah uang sebagai ganti.
Pernyataan Menkomdigi juga menyamakan ketidaknyamanan akibat perekaman tanpa izin di ruang publik dengan situasi lain, seperti direkam saat berolahraga di jalan umum.
Aparat penegak hukum menegaskan pemisahan tegas antara tindak pidana eksploitasi konten dan aktivitas peliputan jurnalistik profesional.
Pemerintah menyerukan penghormatan terhadap ruang pribadi untuk mendukung terciptanya ekosistem digital nasional yang lebih beradab.







