Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, Komarudin Watubun, menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban sipil dan petugas dalam rentetan kekerasan bersenjata di Tanah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Komarudin pada Selasa (7/7/2026) sebagai respons atas eskalasi konflik yang terus menimbulkan korban jiwa di wilayah itu.
Salah satu korban yang disebutkan adalah Ibu Melkiana Duwitau (31), seorang ibu hamil, yang tewas dalam kontak tembak antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM di Kabupaten Intan Jaya pada Kamis (2/7/2026).
Pada hari yang sama, sektor penerbangan perintis kembali berduka setelah Capt. Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat dan pilot pesawat AMA PK-RCY, tewas menyusul penyerangan dan pembakaran pesawat di Kabupaten Yahukimo.
Komarudin menilai konflik bersenjata yang berlangsung hanya memperpanjang penderitaan warga sipil dan mengancam hak dasar masyarakat untuk hidup dalam rasa aman.
Ia mendesak semua pihak yang terlibat agar menghentikan tindakan kekerasan dan mengutamakan penyelesaian melalui jalur dialog yang bermartabat.
Kepada Pemerintah Pusat, Komarudin meminta agar penanganan konflik dilakukan secara serius dan terukur dengan menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama.
Negara diminta hadir untuk memulihkan ketertiban, menegakkan hukum secara adil tanpa pilih kasih, serta memastikan masyarakat Papua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.
Legislator dari PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan; yang timbul justru deretan penderitaan dan tertundanya peluang kemajuan bagi Tanah Papua.
Komarudin mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, akademisi, dan pemerintah daerah untuk memperkuat ruang musyawarah di tingkat lokal sebagai upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Menurutnya, modal sosial dan kearifan budaya Papua menjadi fondasi untuk menuntaskan berbagai permasalahan melalui pendekatan kekeluargaan dan saling menghormati.
Pemulihan keamanan perlu didahulukan sebagai prasyarat sebelum percepatan pembangunan di Tanah Papua dapat dilakukan secara efektif.







