Komarudin Watubun, anggota Komisi II DPR RI dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, menilai pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar mencapai tujuan awalnya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut Komarudin, alokasi anggaran besar dan pembangunan infrastruktur yang sudah digulirkan belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Ia menyoroti bahwa persoalan pendidikan dan kesejahteraan masih mengganjal, termasuk tingginya angka buta huruf yang belum terselesaikan secara signifikan.
Isu keamanan juga terus muncul berulang kali selama puluhan tahun, sehingga menurutnya penyelesaian konflik mesti mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan dilakukan secara bermartabat.
Dalam pembicaraan yang sama Komarudin membahas proyek Food Estate di Merauke yang disebut sudah berjalan sejak 1994.
Ia mempertanyakan efektivitas pengelolaan lahan, dengan catatan banyak lahan yang dinilai belum dimanfaatkan optimal sementara pembukaan kawasan baru tetap berlangsung.
Ketika meninjau lokasi proyek tersebut, Komarudin menemukan fakta bahwa pemerintah daerah saat itu tidak mengetahui adanya pelaksanaan proyek di wilayahnya.
Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan lemahnya koordinasi dalam tata kelola program strategis dan menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat setempat.







